Politik Identitas itu Boleh, yang Tidak Boleh adalah Politisasi Identitas

Gambar pemateri berfoto bersama peserta kajian Ramadhan di Edupark Kampus 2, UIN Walisongo (doc. Medkom/IMM UIN Walisongo)

Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik Komisariat se-UIN Walisongo Semarang melakukan kajian Ramadhan, pada Senin (25/03) di Edupark Kampus 2. Kajian yang bertema "Politik Identitas: Bagaimana Politik Mempengaruhi Identitas Individu?" ini mengundang 2 narasumber, yakni Dr. H. Moch. Parmudi M.Si (Dosen Fisip UIN Walisongo Semarang) dan Re Hatmapradipta (Kabid Hikmah PC IMM Kota Semarang)

Politik. Berbicara tentang politik, bagi sebagian orang awam akan beranggapan bahwa politik adalah "tempat kotor", sarang koruptor, hingga penuh tipu muslihat. Namun bila mengacu pada definisi politik itu sendiri, disadari atau tidak setiap hari politik ada dalam diri dan kehidupan kita. Arti politik sendiri adalah usaha yang ditempuh guna mencapai suatu tujuan. 

Mantan Menkopolhukam RI, Prof. Mahdud MD pun mengatakan bahwa politik adalah kebijaksanaan, bahkan diamnya seseorang juga merupakan bentuk  berpolitik. Namun kata "Politik" bila berimbuhan kata selanjutnya kebanyakan akan mengandung makna yang berkonotasi negatif. Sebut saja politik uang, politik dagang sapi, termasuk juga politik identitas.

Dalam dunia politik, politik identitas adalah sesuatu yang lumrah bahkan wajar. Malahan Agama Islam sendiri memerintahkan umatnya agar memilih pemimpin yang berasal dari Agamanya. Justru aneh tatkala seseorang tidak melakukan politik identitas. Karena dengan politik identitas menjadikan kelompok tersebut mempunyai idealisme dan semangat kesamaan dalam hal politik. Namun akan lain ceritanya bila yang terjadi adalah Politisasi Identitas.

Politisasi politik merupakan upaya memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan politik tertentu yang berpotensi menghina, menghasut, dan memecah-belah anak bangsa. Oleh karena itu politik identitas itu boleh, yang tidak boleh adalah politisasi identitas.

Redaksi